Rabu, 26 September 2012

PENGERTIAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK


Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. ( Cook dan Schioli)

a. Sifat Evaluasi
Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat evaluatif. Di sini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada ?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan ?) tetapi nilai (Berapa nilainya ?). Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya :

(1) Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan progam. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri (Fracis G. Caro, 1971:2).

(2) Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kinerja kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

(3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).

(4) Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain), nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

b. Fungsi Evaluasi
Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.
·         Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu (sebagai contoh, 20 persen pengurangan penyakit kronis pada tahun 1990) telah dicapai.
·         Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).
·         Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat member sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

c. Kriteria untuk Evaluasi Kebijakan
Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria untuk evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif (ex post), sedangkan kriteria untuk rekomendasi diterapkan secara prospektif (ex ante).

2. Pendekatan terhadap Evaluasi
Evaluasi, seperti yang kita lihat di atas, mempunyai dua aspek yang saling berhubungan: penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa kedua aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluatif. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan
pada dasarnya bersifat non-evaluatif  yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designatif (faktual) ketimbang tuntutan evaluatif. Mengingat kurang jelasnya arti evaluasi di dalam analisis kebijakan, menjadi sangat penting untuk membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan : evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi teoritis keputusan.


a. Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi-semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuisioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang diperkerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih
yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat. Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan : eksperimentasi sosial, akutansi sistem sosial, pemeriksanaan sosial, dan sistesis penelitian dan praktik.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal analisis menggunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik : untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Meskipun demikian perbedaannya adalah bahwa evaluasi formal menggunakan undang-undang dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasikan, mendefinisikan dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan
adalah efektifitas dan efisiensi. Salah satu tipe utama evaluasi formal adalah evaluasi sumatif yang meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau progam diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif diciptakan untuk menilai produk-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. Sebaliknya, evaluasi formatif meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal. Perbedaan antara evaluasi sumatif dan formatif tidak seharusnya dilebih-lebihkan meskipun demikian karena perbedaan utama dari karakteristik evaluasi formatif adalah jumlah titik waktu di mana hasil kebijakan dipantau. Karena itu, perbedaa antara evaluasi sumatif dan formatif adalah persoalan derajat. Evaluasi formal dapat bersifat sumatif dan formatif, tetapi mereka juga dapat meliputi kontrol langsung atau tidak langsung terhadap masukan kebijakan dan proses-proses. Dalam kasus pertama, evaluator dapat memanipulasi secara langsung tingkat pengeluaran, campuran program, atau karakteristik kelompok sasaran.
Artinya evaluasi dapat mempunyai satu atau lebih karakteristik eksperimentasi sosial sebagai pendekatan terhadap pemantauan. Dalam kasus kontrol yang bersifat tidak langsung, masukan dan proses kebijakan tidak dapat secara langsung dimanipulasi. Sebaliknya masukan dan proses tersebut harus dianalisis secara retrospektif berdasarkan pada aksi-aksi yang telah dilakukan. Empat tipe evaluasi formal masing-masing didasarkan pada orientasi yang berbeda terhadap proses kebijakan (sumatif lawan formatif) dan tipe kontrol terhadap aksi (langsung lawan tidak
langsung).
Variasi Evaluasi Formal
·         Evaluasi perkembangan menunjuk pada kegiatan-kegiatan/aktivitas evaluasi yang secara eksplisit diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan berguna “untuk mengalihkan staf dari kelemahan yang baru dimulai atau kegagalan yang tidak diharapkan dari program untuk meyakinkan layak tidaknya operasi yang dilakukan mereka yang bertanggung jawab terhadap operasinya.” (Peter H. Rosi dan Sonia R Wrigth, 1977 : 21). Evaluasi perkembangan yang meliputi beberapa ukuran pengontrolan langsung terhadap aksi-aksi kebijakan, telah digunakan secara luas untuk berbagai situasi di sektor-sektor publik dan swasta. Dengan demikian, sebagai contoh, dunia bisnis sering menggunakan evaluasi perkembangan untuk mendistribusikan, menguji metode-metode pengajaran baru dan bahan-bahan dalam program pendidikan publik, seperti Sesame Street dan Electrik Company. Program-program tersebut secara sistematis dipandu dan dievaluasi dengan menunjukkan program-program tersebut kepada penonton (audience) yang terdiri dari anak-anak dalam batas usia tertentu. Sesudah itu, program-program tersebut “direvisi/diperbarui berkali-kali berdasarkan pada observasi sistematis yang melihat program mana yang memperoleh perhatian dan berdasarkan pada wawancara dengan anak-anak setelah menyaksikan program.” (Peter H. Rosi dan Sonia R Wrigth, 1977 : 22). Evaluasi perkembangan, karena bersifat formatif dan meliputi kontrol secara langsung, dapat digunakan untuk mengadaptasi secara langsung pengalaman baru yang diperoleh melalui manipulasi yang sistematis terhadap variabel masukan dan proses.

·         Evaluasi proses retrospektif meliputi pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi proses retrospektif, yang cenderung dip

Rabu, 18 April 2012

Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Jumat, 19 Agustus 2011

Upaya Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Jawa Timur


1. Latar Belakang Perlunya  Peningkatan Kinerja
Pelayanan Publik
  •   Semua pemerintahan di dunia sekarang berada dlm tekanan utk dapat bekerja lebih baik :  efektif, efisien, ekonomis ( to maximize results and minimize costs )
  •   Upaya-upaya yang dilakukan spt  reinventing, reenginee-ring, horizontal administration, downsizing, cutback mana-gement, responsive government   dsb semua dilakukan agar pemerintahan dpt dijalankan secara lebih efektif dan efisien ( to do more with less )
  •   Tantangan ini telah mengubah peran pemerintah dari sekedar memberikan pelayanan seadanya secara rutin menjadi melayani semua kebutuhan pelayanan masyarakat dengan mutu yang tinggi ( high quality services )

Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Umat

EKONOMI ISLAM DAN KESEJAHTERAAN UMAT

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah swt untuk dipertanggungjawabkan

Selasa, 26 Juli 2011

Sosiologi nilai dan norma


NORMA DAN NILAI SOSIAL

Di dalam masyarakat manusia selalu ada,dan selalu dimungkinkan adanya yang disebut double reality.Di satu pihak ada system fakta:yaitu system yang tersusun atas segala apa yang senyatanya di dalam kenyataan ada.Dan dilain pihak ada sitem normatif:yaitu system yang berada didalam mental yang membayangkan segala apa yang seharusnya ada.Fungsi system fakta adalah determinan sitem normative.Sistem fakta saling mempengaruhi sitem normatif,tetapi tidak identik.
Norma merupakan konstruksi imajinasi yang bertujuan merealisasi imajinasi mental kedalam wujud kongkret di alam kenyataan.

Klasifikasi Norma-Norma Sosial:

1)Folkwyas:tata cara(ways)yang lazim dikerjakan atau diikuti oleh rakyat kebanyakan (folk) dan dilakukan berulang-ulang.
   Sifatnya:informal,komulatif,dan dilakukan kelompok tertentu.
   Contoh  :makan 3xsehari,cuci tangan sebelum makan.
   Sanksi   :ringan,relative lunak.misalnya:gunjingan,olok-olok.
2)Mores:sesuatu yang sungguh-sungguh telah bernilai benar &tidak memerlukan kebenaran.
   Contoh   :mencuri,zina.
   Sanksi    :lebih keras dan bisa dikutuk.
   Mores mengkaidahi hubungan-hubungan tertentu dalam situasi tertentu.misalnya:Guru-   murid,Suami-istri.
   Mores mengkaidahi hubungan sosial secara umum dalam situasi umum.misalnya:jujur,rajin.
Folkways dan mores didukung oleh tradisi.
3)Hukum:Mores yang bersifat tertulis&merupakan hasil perencanaan dan pemikiran yang sadar.
   Sifatnya:formal  melalui lembaga-lembaga tertentu.
   Sanksi   :hukuman.

Jenis-jenis norma:
1)Keagamaan:Mengkui adanya Tuhan,nabi,rosul dan hari kiamat.
2)Kesusilaan :Petunjuk umum yang ditujukan untuk kebaikan pribadi    seseorang.contoh:tidak curiga/iri.
3)Kesopanan :Memberikan petunjuk bagaimana sesorang berperilaku di dalam masyarakat.Contoh:memberi salam,berpakaian.
4)Hukum  :Bertujuan kedamaian hidup antar pribadi &ketertiban masyarakat.

NILAI
Adalah:
1)Gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti.(Horton &Hunt 1987)
2)Pada hakekatnya mengarahkan perilaku &pertimbangan seseorang tetapi tidak menghakimi benar/salah.
3)Bagian penting dari kebudayaan /salah satu wujud kebudayaan.
Nilai bisa berubah karena nilai suatu proses &membentuk system yang dipengaruhi gagasan/perilaku yang berkembang dengan kemajuan jaman.

PROSES SOSIAL

Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu,sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat.Secara garis besar proses sosial ada2:Asosiatif&Disosiatif.

I.PROSES SOSIAL YANG ASOSIATIF
Proses sosial dapat disebut asosiatif apabila proses itu mengindikasikan adanya "gerak pendekatan atau penyatuan".4bentuk khusus proses sosial yang asosiatif:

1).Kooperasi
Dari bahasa latin,co:bersama-sama.Operani:bekerja.Jadi artinya bekerja sama/merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersama-sama dalam suatu kesepahaman,sekalipun motifnya sering dan bisa tertuju kepada kepentingan diri sendiri.
Contoh kooperasi primer:keluarga,Dan koopersi sekunder:Organisasi pemerintahan,Organisasi sosial dan Organisasi keagamaan.
Untuk merealisasikan kooperasi ada 4 usaha:
a).Tawar menawar(bargaining)Bagian dari proses pencapaian kesepakatan untuk pertukaran barang atau jasa.
b).Kooptasi(cooptation):usaha kearah kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalanya organisasi.
c).Koalisi(coalition):usaha 2 organisasi atau lebih yang sekalipun mempunyai struktur berbeda tapi hendak mengajar tujuan yang sama dengan cara yang kooperatif.
d).Patungan (joint-venture):usaha bersama untuk mengusahakan suatu kegiatan demi keuntungan bersama yang akan dibagi nanti secara proporsional dan saling mengisi kekurangan masing-masing.

ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA




ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

ZEE merupakan rezim hukum laut yang di atur dalam UNCLOS 111(1982).
1. Di ZEE Negara pantai mempunyai :
a)      Hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi , eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati dan non hayati diruang air dan kegiatan- kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin.
b)      Yuridiksi yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan pulau- pulau buatan , instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya ,penelitian dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut.
c)      Kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional ,pemasangan kabel dan pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di ZEE.
d)     Kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama pada Negara tidak berpantai atau Negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.
2. Masalah lebar ZEE maksimum 200 mil laut terkait erat dengan penetapan laut teritorial 12 mil laut karena :
a)      Beberapa Negara pantai yang menganut lebar laut territorial 200 mil laut baru bisa menerima lebar laut territorial 12 mil laut setelah ada rezim ZEE yang lebarnya maksimum 200 mil laut.

b)     Pada sisi lain :

1)      Negara tanpa pantai menerima lebar laut territorial maksimum 12 mil laut dan ZEE  maksimum 200 mil laut  dengan ketentuan mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
2)      Mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah Negara pantai / Negara transit.
c)      Negara –negara maritime baru dapat menerima rezim ZEE jika Negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/ penerbangan melalui ZEE.

LAUT LEPAS/ LAUT BEBAS
            Menurut UNCLOS 1 (1958), laut lepas ialah laut mulai dari batas terluar laut territorial.
            Menurut UNCLOS 111 (1982),Laut lepas adalah laut selain ZEE ,laut territorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
            Kecuali perbedaan tersebut di atas, pada dasarnya  tidak ada perbedaan antara UNCLOS 1(1958) dan UNCLOS 111(1982) tentang hukum laut mengenai hak-hak dan kebebasan –kebebasan di laut lepas yaitu:
- Kebebasan berlayar.
- Kebebasan terbang di atasnya
- Kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut
- Kebebasan untuk membangun pulau-pulau  buatan dan instalasi lainnya.
- Kebebasan menangkap ikan
- Kebebasan untuk melakukan riset alamiah.

KOORDINASI DAN RENTANG MANAJEMEN


KOORDINASI DAN RENTANG MANAJEMEN

KOORDINASI
Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.Tanpa koordinasi ,individu-individu dan departemen- departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalamorganisasi .Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.