Jakarta (ANTARA) - Sikap partai-partai besar terutama Partai Demokrat, yang memaksakan agar persyaratan "parliamentary threshold" ditingkatkan menjadi lima persen berpotensi menimbulkan perpecahan di internal koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Hal tersebut dinyatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai KebangkitanBangsa Abdul Malik Haramain di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
"Jika koalisi partai politik pendukung pemerintah sampai pecah, akan banyak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintah yang selama ini sudah berjalan baik," kata Abdul Malik Hamarain.
Hal tersebut dinyatakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai KebangkitanBangsa Abdul Malik Haramain di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
"Jika koalisi partai politik pendukung pemerintah sampai pecah, akan banyak berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pemerintah yang selama ini sudah berjalan baik," kata Abdul Malik Hamarain.
